Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) DPD RI memperjuangkan Presidential Threshold (PT) 0 persen.
Dukungan disampaikan PB HMI MPO saat audiensi dengan Ketua DPD RI di Holding Room Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/01/2022).
Hadir dalam kesempatan itu Ketua Umum PB HMI MPO Affandi Ismail dan jajaran pengurus lainnya yakni Muhammad Aldiyat Syam, Kapitang dan Abu Bakar.
Affandi Ismail menyebut sikap mendukung Presidential Threshold 0 persen telah diputuskan organisasinya secara resmi.
“Tentu ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki demokrasi dan proses legitimasi kepemimpinan nasional,” kata Affandi.
Dikatakannya, Presidential Threshold 20 persen yang selama ini berlaku hanya melahirkan pemimpin yang transaksional dan dikendalikan oleh kaum oligarki.
“Kita tak ingin pemimpin nasional berada dalam cengkraman oligarki. Maka, Presidential Threshold 0 persen adalah jawabannya,” ungkapnya.
Affandi menilai perlu dukungan parlemen jalanan untuk memuluskan jalan Presidential Threshold 0 persen.
“Selain judicial review ke Mahkamah Konstitusi, saya kira perlu pressure dalam bentuk parlemen jalanan,” katanya.
Ismail juga mengundang LaNyalla untuk menjadi keynote speech pada acara Latihan Kader (LK) III yang akan diselenggarakan Februari di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Kami juga mengundang Ketua DPD RI berkenan kiranya hadir dan menjadi keynote speech pada Milad HMI MPO ke-75 tahun yang diselenggarakan bulan depan juga,” katanya.
Ismail berharap antara organisasinya dan DPD RI bisa bersinergi untuk mengontrol jalannya arah bangsa.
“Kami berharap bisa bersinergi dengan DPD RI,” harapnya.
LaNyalla mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan PB HMI MPO terhadap gagasannya. Ia yakin gerakan Presidential Threshold akan terus membesar dan berhasil diperjuangkan.
“Waktu awal saya bicara Presidential Threshold 0 persen, mungkin saya dianggap aneh. Tapi sekarang sudah menjadi kepentingan bersama,” papar LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu menilai, perjuangan Presidential Threshold merupakan upaya koreksi arah perjalanan bangsa.
“Arah perjalanan bangsa ini perlu dikoreksi. Perjuangan Presidential Threshold ini adalah upaya meluruskan kembali jalan bangsa ini agar tak terkooptasi oleh kaum oligarki,” ujar LaNyalla. (*)
