MPR Bentuk forum Majelis Syuro Dunia dengan Dubes Negara Islam Lainnya

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo beserta jajarannya akan mengadakan pertemuan dengan para duta besar negara sahabat untuk mematangkan pembentukan forum Majelis Syuro Dunia (World Consultative Assembly) yang melibatkan parlemen negara berpenduduk muslim yang menjadi anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). pada Kamis, 9 Juni 2022, di Komplek MPR/DPR/DPD RI.

Pembentukan forum Majelis Syuro Dunia ini merupakan gagasan dari MPR RI serta didukung Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang di mana gagasan ini sudah cukup lama dicanangkan sebelumnya. 

Dari sekitar 57 negara anggota OKI, setidaknya terdapat 9 negara yang memiliki sistem keparlemenan Lembaga Majelis Syuro tetapi memberlakukan sistem dua kamar (bicameral).

Kesembilan negara tersebut yang akan dioptimalkan untuk bekerja sama membentuk forum Majelis Syuro Dunia. Sebagai langkah awal, MPR RI akan memaksimalkan peran para duta besar dari kesembilan negara tersebut, sehingga tidak perlu secara langsung melakukan kunjungan kerja luar negeri ke masing-masing negara yang bersangkutan.

“Para duta besar dari kesembilan negara tersebut yang akan hadir antara lain, Duta Besar Oman H.E. Al Sayyid Nazar Al Julanda bin Madjid Al Said, Duta Besar Maroko H.E Quadia Benabdellah, Duta Besar Saudi Arabia H.E Esam A.Abid Althagafi, Duta Besar Iran H.E Mohammad Azad, Duta Besar Qatar H.E Ms.Fawziya Edress Salman Al-Sulaiti, Duta Besar Bahrain H.E Ahmad Abdulla Alharmasi Alhajeri, dan Kuasa Usaha Ad Interim Brunei Darussalam H.E Dayang Yuhanizah Binti Dato Paduka Dr haji Ismail,” ungkap Bamsoet, yang dikutip dalam mpr.go.id

Bamsoet juga menyatakan bahwa kehadiran forum Majelis Syuro Dunia bisa memperkaya saluran komunikasi antar parlemen dari berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim dunia, dalam rangka menyikapi isu dan persoalan yang dihadapi umat Islam.

“Setidaknya ada lima alasan penting urgensi pembentukan forum Majelis Syuro Dunia. Pertama, isu dan persoalan umat muslim di suatu negara potensial berimbas pada negara lain, langsung maupun tidak langsung. Mengingat ikatan solidaritas keislaman begitu kuat antara umat Islam, sehingga dibutuhkan bermacam saluran aspirasi sesuai dengan karakteristik isu dan persoalan tersebut,” jelas Bamsoet.